Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  • Dibaca: 2108 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dan fungsi sesuai dengan kewenangan  yang ada pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung.

Sebagai amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan Negara, maka pemerintah derah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Rencana strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial tenaga kerja dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, 2014 – 2018

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Agar pembangunan terarah dan berkesinambungan maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja.

1.2      Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3.     Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

4.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

5.     Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);

7.       Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.     Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

9.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10.PeraturanMenteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/

Kota

11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang perubahan atas lampiran Permenakertran Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang SPM bidang Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota

12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Klungkung

 

1.3    Maksud dan Tujuan

Penetapan  RENSTRAdimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 (lima) tahun.

 Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA  adalah :

1.     Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.

2.     Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

3.     Memudahkanevaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

1.4    Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra ini dengan sistematika meliputi :

Kata Pengantar

Daftar Isi

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

1.1

Latar Belakang

 

 

 

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu dilaksanakannya pembangunan di sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat di dayagunakan secara optimal,efisien dan efektif.

 

 

1.2

Landasan Hukum

 

 

 

Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan,penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada sektor sosial,tenaga kerja dan transmigrasi.

 

 

1.3

Maksud dan Tujuan

 

 

 

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 ( lima ) tahun,serta bertujuan mengukur  tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

 

 

1.4

Sistematika Penulisan

 

 

 

Kerangka dasar penulisan renstra.

 

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

 

 

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

 

 

 

Merupakan penjabaran tugas,fungsi dan bagaimana struktur organisasi suatu SKPD.

 

 

2.2

Sumber Daya SKPD

 

 

 

Merupakan jumlah pegawai dan fasilitas penunjang operasional SKPD

 

 

 

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD.

 

 

 

Gambaran seberapa jauh tingkat kinerja pelayanan yang di jalankan dalam satu Tahun Anggaran pada SKPD.

 

 

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

 

 

 

Gambaran kemampuan SKPD dalam memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang untuk menjadikan lebih baik.

 

 

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

 

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

 

 

 

Pemahaman tentang apa yang menjadi pokok permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

 

 

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

 

 

 

Menyelaraskan visi,misi SKPD dengan visi,misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

 

 

3.3

Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten

 

 

 

Tentang bagaimana pelaksanaan renstra SKPD yang diselaraskan dengan renstra kementrian.

 

 

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

 

 

 

Tidak ada keterkaitan khusus dengan rencana tata ruang wilayah,namun lebih dalam penanganan masalah-masalah sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian.

 

 

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

 

 

 

Apa yang harus dioptimalkan untuk dapat mengatasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

 

 

 

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

 

 

4.1   Visi dan Misi SKPD

Visi dan Misi SKPD

 

        Gambaran visi dan misi SKPD.

 

 

4.2   Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

 

        Apa yang hendak dicapai oleh SKPD dalam jangka menengah.

 

 

4.3   Strategi dan Kebijakan

        Strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh SKPD sebagai aktualisasi untuk ,mewujudkan visi dan misi SKPD.

Strategi dan Kebijakan

 

 

 

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

 

Merupakan paparan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD.

 

 

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Penentuan Isu-isu Strategis

 

Seberapa jauh kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

 

BAB VII

PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

  • Dibaca: 2108 Pengunjung